Mendownload Lagu Masih Disini Dengan Segala Keterbatasan Pengendalian

Dalam yama brata diajarkan tentang pengendalian diri dalam batasan badan jasmani yang bersentuhan langsung dengan duniawi, dimana segala perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung karena sifatnya yang masih kasar disbanding dengan bagian dari sad angga yoga yang lain.

Indonesia akhir-akhir ini sedang ramai memperbincangkan hasil Pemilu Presiden RI 2014. Ketika hasil quick count lembaga survei tidak seragam, banyak pihak yang kemudian melakukan klaim-klaim pemenangan yang aneh. Lucunya, saya pribadi justru merasa tersulut untuk ikut merespon sekarang, setelah pemilu selesai, bukan saat masa kampanye pemilihan presiden. 😀 Ngg, maaf, maaf, bukan ini inti pembicaraan yang ingin saya sampaikan.

😛 Saya salut sekali dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tahun ini, data Daftar Pemilih yang boleh mencoblos serta rekap hasil Pemilu Presiden semuanya bisa dilihat di alamat dan. Dengan menggunakan halaman ini, seluruh data yang ada dapat dipantau oleh publik, sehingga siapapun yang berminat untuk melihat datanya dengan lebih teliti bisa langsung bertindak dengan cepat.

Di Twitter sampai ada hastag #KawalKPU segala untuk merepresentasikan tindakan netizen yang ingin melihat hasil pemilu yang bersih dari kecurangan. Akibatnya, KPU harus bersabar dalam menerima berbagai macam jenis kritik, koreksi, dan juga sentimen dari Rakyat Indonesia yang ingin mengawal proses pemilu. Ini sebuah fenomena yang menurut saya sangat positif. Semakin banyak rakyat yang merasa terlibat dalam menyelesaikan masalah yang ada, kemudian “turun tangan” (pinjam istilah Pak ) untuk bertindak, maka tentu saja Indonesia yang maju bisa segera berubah dari retorika dalam wacana menjadi kenyataan. 😉 Fenomena ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Jika hal seperti ini dilanjutkan, tidak hanya di KPU saja, tapi juga di lembaga-lembaga pemerintah lainnya, saya rasa frase Transparansi Publik akan jadi sebuah kenyataan yang benar-benar terimplementasi.

🙂 Bayangkan kalau seluruh data yang memang seharusnya diketahui oleh Rakyat Indonesia seperti progress pengembangan infrastruktur pembangunan, pajak, dan data-data terkait dengan pendidikan bisa diakses dan dipantau publik. Rakyat Indonesia akan bisa terlibat langsung dalam mengawasi dan akhirnya akan lebih optimis terhadap hasil kerja politisi-politisi yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan.

Tampilan halaman pilpres2014.kpu.go.id. Indonesia di masa Pak SBY sudah memiliki Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Coba kunjungi. Salah satu programnya adalah Open Government Indonesia (OGI). Coba baca lebih detailnya di. Salah satu produknya yang saya tahu adalah LAPOR, singkatan dari Laporan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang bisa digunakan oleh Rakyat Indonesia untuk memberikan aspirasi, ataupun melaporkan semua hal yang terkait dengan pemerintahan. Ada infrastruktur lalu lintas yang rusak?

Ada kantor pemerintah yang menerapkan pungutan liar? Hasil dari setiap pelaporannya akan diproses lebih lanjut hingga ditindak.

Coba saja kunjungi website-nya di alamat. Tampilan website lapor.ukp.go.id. Hal-hal positif seperti ini malah jarang disorot media ya? Terkait dengan optimisasi penggunaan Teknologi Informasi di pemerintahan, menurut saya, ada 2 hal, yang jika diimplementasikan, akan meningkatkan kualitas dari fenomena open data ini. Hal tersebut adalah tentang pengembangan peranti lunak pemerintah yang open source dan adanya sentralisasi data publik.

Tentang Peranti Lunak Pemerintah yang Open Source Beberapa bulan yang lalu, saya sempat dimintai saran oleh teman saya tentang pengembangan e-procurement di kantor pemerintah. Saat itu saya masih belum tahu apa-apa tentang peranti lunak yang ada kaitannya dengan pemerintahan.

Di pikiran saya, setiap kantor pasti harus mengembangkan peranti lunak sendiri-sendiri dan kemudian harus mempersiapkan infrastrukturnya sendiri pula. Setelah melakukan browsing, barulah saya tahu, kalau ternyata peranti lunak e-procurement sudah tersentralisasi dan dikembangkan langsung oleh pemerintah. Waktu itu saya membaca informasinya di alamat. Jadi, ada namanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat LPSE. LPSE ini adalah peranti lunak berbasis web yang dikembangkan untuk menangani lelang pengadaan barang/jasa secara digital.